Jakarta, 1 November 2025 — Pemerintah menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tahun terakhir bagi penataan tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan.
Dalam wawancara terbarunya, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, seluruh proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan melalui seleksi CPNS terbuka. Tidak akan ada lagi jalur afirmasi untuk tenaga honorer maupun sistem PPPK paruh waktu.
“Tahun 2026 pengangkatan CASN harus melalui seleksi CPNS. Tidak ada lagi jalur afirmasi honorer, jadi tidak ada lagi jalur PPPK paruh waktu,” ujar Prof. Zudan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/11/2025).
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran ASN yang sedang dilakukan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan sistem birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Pemerintah juga memastikan, tenaga honorer yang masih aktif hingga akhir 2025 tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketergantungan instansi terhadap tenaga honorer, yang selama ini menimbulkan ketimpangan dalam sistem penggajian dan tata kelola SDM di pemerintahan.
Akhir Era Honorer dan Awal Sistem Baru ASN
Dengan diberlakukannya aturan ini, seluruh tenaga honorer di Indonesia akan berada pada posisi yang sama dengan pelamar umum. Semua peserta wajib melalui mekanisme seleksi nasional, baik untuk CPNS maupun PPPK penuh waktu.
Sejumlah kalangan menilai, keputusan ini menandai akhir dari era tenaga honorer di pemerintahan, yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa kejelasan status hukum dan kesejahteraan yang memadai.
Meski begitu, pemerintah diharapkan tetap memberikan pendampingan dan bimbingan bagi tenaga honorer yang terdampak, agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi sistem seleksi yang lebih ketat.
“Kami berharap seluruh tenaga honorer memanfaatkan tahun ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASN 2026. Pemerintah akan tetap membuka akses yang adil bagi semua,” ujar Prof. Zudan menegaskan.
Catatan: Momentum Reformasi ASN Nasional
Kebijakan ini juga dianggap sebagai bagian penting dari agenda nasional dalam membenahi manajemen ASN. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola birokrasi yang modern.
Dengan sistem seleksi tunggal berbasis kompetensi, pemerintah berharap kualitas SDM ASN di masa depan dapat meningkat secara signifikan — sekaligus menghapus stigma negatif terhadap sistem honorer yang selama ini dianggap tidak efisien.
Laporan oleh Redaksi Papuaplus Network
